Skenario 1 : Peraturan perundang-undangan yang baik membantu pembangunan ekonomi

Peraturan perundang-undangan yang baik adalah salah satu elemen penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini dekarenakan peraturan perundang-undangan yang baik dapat menjamin kepastian hukum, keharmonisan diantara peraturan perundang-undangan dan pada saat yang sama dapat menghindarkan inkonsistensi diantara peraturan perundang-undangan yang lain. Dengan memiliki peraturan perundang-undangan yang baik dapat pula mengingatkan kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya dapat diterapkan dengan baik. Peraturan perundang-undangan yang baik dapat dilihat dari isi atau substansi maupun prosedur pembentukannya. Mengingat begitu pentingnya mempunyai suatu peraturan perundang-undangan yang baik, apakah anda mengetahui bagaimana cara membentuk peraturan perundang-undangan yang baik ?

Skenario 2 : Amandemen Konstitusi, Demokrasi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Pada tahun 1999 sampai dengan 2002, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamandemen sebanyak empat kali. Amandemen ini berdampak signifikan terhadap hukum tata negara Indonesia diantaranya berkaitan dengan struktur lembaga negara (eksekutif, legistative dan yudikatif), sistem pemerintahan (presidensial sistem), sistem parlemen (bikameral sistem) dan ketentuan mengenai hak asasi manusia. Adalah sangat penting bahwa setiap warga negara memahami Undang-Undang Dasar tersebut beserta dengan perubahannya, karena konstitusi merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi dalam sebuah negara dan mengikat setiap warga negara. Dalam kaitannya dengan perubahan undang-undang dasar, apa sebenarnya arti penting dari perubahan konstitusi Indonesia secara umum ? Dan secara khusus dalam hal demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia ?

Masalah yang ada dalam skenario 1 dan skenario 2 :

-          Bagaimana pembentukan UU yang baik ? (tujuan & prosedur)

-          Struktur penyelenggaraan pemerintah ?

-          Asas & daya guna UU yang baik

-          Isi konstitusi pada negara hukum

-          Hubungan antara perundang-undangan yang baik dengan pembangunan ekonomi dan masyarakat

-          Tujuan amandemen dalam demokrasi dan HAM

Solusi :

  1. Bagaimana cara pembentukan UU yang baik ?

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.

Dalam membentuk perundang-undangan yang baik, dalam pasal 5 undang-undang tersebut diatas seuatu peraturan perundang-undangan harus bedasarkan asas-asas seperti :

  1. Kejelasan tujuan

Dalam penjelasan pasal 5 huruf a yang dimaksud dengan kejelasan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

  1. Kelembagaan

Yang dimaksud dengan kelembagaan atau organ pembentuk yang tempat adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, karena apabila tidak dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang undang-undang tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

  1. Kesesuaian antara jenis materi muatan

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya contohnya apakah suatu peraturan itu lebih cocok menjadi suatu undang-undang atau peraturan pemerintah.

  1. Dapat dilaksanakan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas dari pembentukan undang-undang tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, sosiologis.

  1. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

  1. Kejelasan rumusan

Bahwa suatu penyusunan perundang-undang dibuat secara sistematika dan pilihan kata/terminologi serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti agar tidak menimbulkan multi tafsir atau interpretasi.

  1. Keterbukaan

Dalam setiap pembentukan perundang-undangan dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Setiap peraturan perundang-undangan mempunyai materi muatan. Yang dimaksud materi muatan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, hirarki peraturan perundang-undangan.

Materi muatan mengandung asas seperti :

  1. Pengayoman
  2. Kemanusiaan
  3. Kebangsaan
  4. Kekeluargaan
  5. Kenusantaraan
  6. Bhineka tunggal ika
  7. Keadilan
  8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
  9. Ketertiban dan kepastian hukum
  10. Keseimbangan, keserasian, keselarasan

Selain harus mempunyai asas-asas seperti yang disebutkan diatas, suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai asas sesuai dengan bidang-bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

  1. Struktur penyelenggaraan pemerintah

UUD merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan kepada 6 Lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi

Presiden

  • Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial
  • Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR
  • Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode saja
  • Kewenangan pengankatan duta dan menerima duta harus memperhatikan pertimbangan DPR
  • Kewenangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbanan DPR
  • Memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya

MPR

  • Lembaga tinggi negara, sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK
  • Menghilangkan supremasi kewenangannya
  • Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN
  • Menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden
  • Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD
  • Susunan keanggotaanya berubah, yaitu terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih secara langsung melalui pemilu.

DPR

  • Posisi den kewenangannya diperkuat
  • Mempunyai kekuasaan membentuk UU sementara pemerintah berhak mengajukan RUU
  • Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan pemerintah
  • Mempertegas fungsi DPR, yaitu : fungsi legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.

DPD

  • Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR
  • Keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia
  • Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu
  • Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU yang lain yang berkait dengan kepentingan daerah

BPK

  • Anggota BPK dipilih DPR dan memperhatikan pertimbangan DPD.
  • Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum
  • Berkedudukan di Ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi
  • Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK

Mahkamanh Agung

  • Lembaga negara yan melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelanggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat (1))
  • Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan wewenang lain yang diberikan undang-undang
  • Dibawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
  • Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang seperti : Kejaksaan, kepolisian, advokat/êngacara, dan lain-lain

Mahkamah Konstitusi

  • Keberadaannya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi
  • Mempunyai kewenangan menguji : Mengaji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD
  • Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari tiga cabang kekuasaan negara yaitu legislatif, yudikatif dan eksekutif.
  1. Asas-asas dan daya guna Undang-Undang yang baik

Menurut UU No.10 Tahun 2004, bab II pasal 5 tentang peraturan perundang-undangan :

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik meliputi :

  1. Kejelasan tujuan
  2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
  3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
  4. Dapat dilaksanakan
  5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
  6. Kejelasan rumusan, dan
  7. Keterbukaan

Dan pasal 6 :

(1)     Materi  muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas :

  1. Pengayoman
  2. Kemanusiaan
  3. Kebangsaan
  4. Kekeluargaan
  5. Kenusantaraan
  6. Bhineka Tunggal Ika
  7. Keadilan
  8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
  9. Ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau
  10. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

(2)    Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

  1. Isi Konstitusi pada negara hukum

Pertama-tama, definisi dari konstitusi itu sendiri adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Konstitusi pada umumnya menijuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya.

Khususnya Konstitusi pada negara hukum, contohnya seperti di Indonesia, konstitusi atau hukum dasar tertulis pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seperti yang dituliskan dalam undang-undang no.10 tahun 2004 pasal 3 ayat (1) :

Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan.

  1. Hubungan antara perundang-undangan dengan pembangunan ekonomi dan masyarakat

Hubungannya adalah bahwa setiap kebijakan pembangunan ekonomi didasari pada perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan yang dikeluarkan pun seharusnya didasari pada keuntunga yang didapat oleh masyarakat. Permasalahan keadilan tidak bolek dikesampingkan karena pada dasarnya hukum dibuat untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Jika hal tersebut dilanggar maka bisa dikatakan perundang-undangan itu telah gagal. Maka itu, hubungan perndang-undangan dengan pembangunan ekonomi dan masyarakat sangatlah penting.

  1. Tujuan Amandemen dalam demokrasi dan HAM

Permasalahan amandemen yang terkait dengan demokrasi dan HAM ini tidak terlepas dari masa reformasi. Masa transisi dari orde baru ke masa reformasi menjadi alasan kenapa UUD dasar dirubah. Masa-masa orde baru yang identik dengan kekuasaan yang otoriter bergerak ke masa reformasi yang mengharapkan kebebasan yang selama ini diperjuangkan. Sistem demokrasi dri rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Memegang peranan yang penting dalam amandemen konstitusi.

UU sendiri memuat mengenai lembaga negara Hak Asasi Manusia. Terkai permasalahan lembaga negara, amandemen memberikan dampak postitif bagi hukum ketata negaraan di Indonesia. Pemerintahan yang dahulu terpusat oleh eksekutif, kini tersebar ke eksekutif, legislatif dan yudikatif. Menjadi kemajuan yang pesat adalah ketika Mahkamah Konstitusi (MK) hadir. Dampak yang dirasakan sangatlah luar biasa, bagaimana warga negara dapat menggugat atas peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan undang dasar. Tentu hal tersebut sesuatu hal yang tidak terfikirkan ketika jaman Orde Baru.