Dilema Rancangan Undang-Undang Desa

Oleh:
Bhirawa J. Arifi
11/316336/HK/18843

Penyeragaman RUU Desa

Penyeragaman RUU Desa [LINK BERITA]

Rancangan undang-undang desa yang saat ini sedang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat saat ini menjadi isu yang sering dibicarakan oleh masyarakat khususnya masyarakat di pedesaan. Banyak hal yang perlu dikaji kembali terkait pembahasan rancangan undang-undang desa ini yang mengakibatkan timbulnya pro dan kontra.

Munculnya RUU tentang Desa nampaknya menjadi harapan baru akan adanya otonomi desa yang sesungguhnya. Salah satu faktor penting dalam melaksanakan otonomi desa tersebut adalah tersedianya sumber dana yang memang selama ini tidak terlalu jelas jumlah dan asalnya.

RUU tentang Desa, Pasal 80 Ayat 1 menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari (nomor b): bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukkan bagi desa;  dan (nomor c) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang merupakan alokasi dana desa. Apabila RUU ini jadi diundangkan maka desa akan mempunyai kekuatan baru untuk melaksanakan seluruh kewajibannya yang memang cukup berat sesuai dengan RUU tentang Desa, Pasal 18 Ayat 2.

Pasal diatas tersebut sangat memungkinkan untuk memperkuat status pemerintahan desa di Indonesia. Bila desa akan mendapatkan sumber dana dari APBD oleh Pemerintahan Kabupaten maka desa akan menjadi pemerintahan yang mandiri dari pemerintahan pusat dan otonomi daerah pun akan meningkat di Indonesia. Hal ini sangat menguntungkan bagi pemerintahan desa karena melepaskannya dari ketergantungan pemerintah pusat. Rancangan undang-undang desa tak hanya membebaskan desa dari ketergantungannya dari pemerintah pusat di sisi keuangan, tetapi menguatkan eksistensi dan status pemerintah desa itu sendiri, pemerintahan yang diakui oleh konstitusi. Jika RUU Desa disahkan, maka pemerintahan desa dapat mengeluarkan peraturas desa yang secara sah diakui oleh hierarki perundangan Indonesia.

Disisi lain, banyak hal yang dinilai dari sudut pandang pemerintah yang mengakibatkan timbulnya beberapa pendapat kontra terhadap rancangan undang-undang desa. Hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah adalah terciptanya akomodasi kepentingan sejumlah kelompok yang justru menyebabkan tujuan RUU Desa tersebut melenceng dari keinginan awal. Menurut Kementrian Dalam Negeri RI yang diwakilkan oleh Reydonnyzar Moenek sebagai juru bicara Kemendagri, UU Desa bertujuan untuk mengoptimalkan pembangunan komunitas masyarakat pedesaan. Bukan untuk membuat pemerintahan desa. Sedangkan sejumlah pihak menginginkan agar UU Desa diarahkan untuk pembentukan pemerintahan desa. Padahal apabila hal tersebut direalisasikan, implikasinya akan membuat birokrasi baru di desa.

Sangat dilematis bila kita melihat dari dua sisi pembentukan RUU Desa. Dari DPR sendiri merancang sebuah unndang-udang yang pasti akan memperluas kewenangan desa dalam memerintah daerahnya. Dan dari Pemerintah yang justru ingin membatasi kewenangan tersebut agar pengaturan hierarkis pemerintahan Indonesi dapat tetap dikontrol dengan baik.

Tetapi pada hakikatnya tujuan dari pembentukan RUU Desa itu sendiri menurut saya adalah untuk kemajuan perkembangan desa itu sendiri. Sama halnya dengan pendapat Arie Sujito, tetapi harus ada regulasi yang jelas yang mengatur posisi dan status pemerintahan desa kedepanya. Karena Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan budaya lokal yang menciptakan keberagaman di desa-desa Indonesia, maka kejelasan struktur desa harus diperjelas agar tidak tertimbulnya konflik antar secara hierarkis antara pemerintah pusat, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa.

Pada intinya, terdapat beberapa hal positif pada rancangan undang-undang desa antara lain perluasan kewenangan secara hierarkis dalam hierarki perundang-undangan. Dan beberapa hal negatif terkat RUU Desa bila dilihat dari kacamata pemerintah terkait pembatasan pemerintahan desa agar sentralisasi pemerintahan dapat tercapai.

Bhirawa J. Arifi
Departemen Advokasi DEMA Justicia

About these ads