Urgensi PerubahanTerhadap Undang-Undang No.27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi

Energie Renouvelable

            Panas bumi merupakan sumber energi panas yang terbentuk secara alami di bawah permukaan bumi. Sumber energi tersebut berasal dari pemanasan batuan dan air bersama unsur-unsur lain yang dikandung panas bumi yang tersimpan di dalam kerak bumi. Untuk pemanfaatannya, perlu dilakukan kegiatan berupa eksplorasi dan eksploitasi guna mentransfer energi panas tersebut ke permukaan dalam wujud uap panas, air panas, atau campuran uap dan air serta unsur-unsur lain yang dikandung panas bumi. Indonesia memiliki potensi sumber daya panas bumi yang besar dibandingkan dengan potensi Panas Bumi dunia. Namun, hingga saat ini Panas Bumi tersebut masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal, khususnya sebagai salah satu energi pilihan pengganti bahan bakar minyak.

Terdapat beberapa faktor yang menghambat proses pemanfaatan sumber energi panas bumi Indonesia. Mulai dari biaya pembangkit listrik panas bumi yang sangat mahal, kurangnya investor yang tertarik untuk mendukung pengembangan sumber energi panas bumi, sumber daya ilmuwan dan penelitian yang cukup memadai untuk mengawal energi panas bumi yang menyebabkan pengelolaan panas bumi di Indonesia tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Tetapi hal yang paling utama dan paling krusial menurut kami yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan sumber daya panas bumi dengan baik adalah regulasi yang mengatur pengelolaan panas bumi seperti undang-undang dan peraturan lainnya. Salah satu peraturan tersebut adalah Undang-Undang No.27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi. Dalam UU tersebut terdapat poin-poin yang secara langsung menghambat proses pemanfaatan dan pengelolaan panas bumi di Indonesia.

Permasalahan Undang-Undang

Undang-Undang No 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi dinilai sebagai salah satu penghambat implementasi panas bumi di Indonesia. Maka dari itu revisi terhadap undang-undang tersebut sangat diperlukan untuk kebaikan pengelolaan panas bumi Indonesia. Beberapa hal dalam undang-undang panas bumi dianggap bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lain seperti Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan hutan konservasi memang menjadi salah satu kendala yang seringkali menghambat dalam pengembangan panas bumi di Indonesia, menjadikan pemanfaatan potensi panas bumi menjadi tidak optimal. Hal tersebut menjadi tantangan besar dalam pengembangan panas bumi Indonesia. Ketidaksesuaian antar dua undang-undang tersebut menyebabkan terhentinya kegiatan di sejumlah wilayah kerja panas bumi di tingkat eksplorasi dan eksploitasi.

Selain perbedaan antara UU Panas Bumi dengan UU Kehutanan, hal-hal lain yang dipersoalkan dalam UU Panas Bumi adalah pembatasan pengelolaan sumber daya panas bumi dimana dalam UU Panas Bumi membatasi pengelolaan sumber daya panas bumi hanya sampai pada daratan saja seperti di daerah kaki gunung atau di kawasan hutan lindung. Padahal terdapat juga kekayaan panas bumi selain di darat yang sangat kaya. Contohnya di laut, kekayaan panas bumi di bawah laut sangat besar. Dengan posisi geografis indonesia yang terletak di lingkaran atau cincin api pasifik yang menguntungkan Indonesia dengan sumber daya panas bumi yang sangat besar baik di darat maupun di laut. Tetapi dengan peraturan yang membatasi pengelolaan panas bumi hanya sampai pada daratan maka sumber panas bumi yang terletak di lautan tak akan bisa dieksplorasi dan dimanfaatkan dengan baik.

Masih banyak permasalahan dalam UU Panas Bumi yang menjadi hambatan bagi pengelolaan sumber daya panas bumi di Indonesia. Masalah yang perlu dikaji kembali dengan teliti agar revisi UU Panas Bumi dapat menghasilkan perubahan yang dampaknya positif dan mendukung pengelolaan panas bumi Indonesia.

Revisi UU Panas Bumi

            Permasalaahan terkait Undang-Undang No.27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi terlebih dahulu harus dipahami sebelum diubah dan di revisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Terdapat poin-poin penting dalam UU Panas Bumi yang merupakan hambatan besar bagi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya panas bumi di Indonesia. Poin-poin yang harus dirubah melalui revisi undang-undang bila energi panas bumi ingin digunakan dengan baik. Poin-poin tersebut antara lain adalah:

  1. 1.      Panas bumi sebagai sumber penerimaan negara.

Dijelaskan dalam UU No.27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi bahwa sumber daya panas bumi merupakan sumber penerimaan negara. Tepatnya pada Pasal 30 UU tersebut menjelaskan bahwa pemegang izin usaha pertambangan (izin agar dapat mengelolan panas bumi) wajib membayar penerimaan negara berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Wardaya Karnika, Dirjen Energi Baru dan Terbarukan Kementrian ESDM, seharusnya panas bumi tidak dianggap sebagai sumber penerimaan negara, bila panas bumi dianggap sebagai sumber penerimaan negara maka secara langsung sumber daya panas bumi akan menjadi sumber energi yang utama, dimana panas bumi akan diutamakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Akan ada dampak lainnya bila panas bumi dijadikan sebagai sumber energi utama. Sebaliknya sumber daya panas bumi seharusnya dianggap sebagai sumber energi alternatif agar dapat menyediakan energi yang berkelanjutan. Sedangkan jika ingin menjadikan panas bumi sebagai sumber penerimaan negara, itu bukanlah hal terpenting.

  1. 2.      Pengapusan istilah “Pertambangan” dan “Penambangan”.

Diatas telah disebut bahwa terdapat pertentangan antara Undang-Undang No.27 Tahun 2003 Tentan Panas Bumi dan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang menyebabkan terjadinya penghambatan di bidang pengelolaan sumber daya panas bumi Indonesia. Alasan mengapa kedua undang-undang tersebut saling bertentangan adalah karena sebuah istilah yang terdapat pada UU Kehutanan yang menghambat proses pengelolaan sumber daya panas bumi dalam UU Panas Bumi. Istilah yang dimaksud adalah kata “pertambangan” dan “penambangan. Dalam UU Panas Bumi, kegiatan mengelola sumber daya panas bumi dikategorikan sebagai kegiatan penambangan. Sedangkan di UU Kehutanan, kawasan-kawasan seperti hutan lindung dan hutan konservasi melarang terjadinya proses kegiatan penambangan. Lalu apa kaitannya? Kaitannya adalah area yang sangat kaya akan sumber daya panas bumi terdapat pada hutan lindung yang lokasiya terletak di dekat gunung berapi. Jika di area hutan lindung tersebut melarang kegiatan penambangan, maka pengelolaan sumber daya panas bumi tidak akan pernah bisa dilaksanakan disana karena sifatnya yang merupakan kegiatan proses penambangan.

Dalam UU Panas Bumi, kegiatan pengelolaan panas bumi yang memerlukan proses penambangan terdapat pada Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi:

Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan.”

            Dalam UU Kehutanan, pelarangan kegiatan penambangan di kawasan hutan lindung terdapat pada Pasal 38 ayat (4), yang berbunyi:

Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.”

Pertentangan antara kedua undang-undang ini sangat menghambat proses pengembangan energi panas bumi yang. Sebenarnya proses penambangan yang dimaksud dalam pemanfaatan sumber daya panas bumi adalah pola pertambangan tertutup. Untuk mengelola dan memanfaatkan energi panas bumi hanya membutuhkan instalasi pipa air dalam tanah, cukup dalam mendekati layar magma agar air yang mengalir pada pipa tersebut menjadi uap yang dapat memutarkan turbin yang selanjutnya akan menghasilkan listrik. Kesalahpahaman fatal dalam pengertian pengelolaan sumber daya panas bumi yang mengakibatkan terhambatnya proses pengelolaan tersebut menjadi salah satu faktor mengapa UU No.27 Tahun 2003 harus direvisi segera, agar eksploitasi sumber daya panas bumi di Indonesia dapat terlaksana dengan baik dan secepatnya.

  1. 3.      Perluasan wilayah panas bumi.

Pada penjelasan Umum UU 27/2003 paragraf ke-6 menjelaskan bahwa pemanfaatan panas bumi itu seolah-olah hanya bisa didapatkan di darat, tidak di laut. Sementara hal tersebut tidak benar, panas bumi itu berkaitan dengan gunung berapi, dan gunung berapi tidak hanya terdapat di darat, tetapi juga di laut. Indonesia mempunyai keuntungan besar karena letak geografisnya yang persis di garis lingkaran atau cincin api pasifik, dimana sumber daya panas buminya sangat kaya dan tidak terbatas. Kekuatan panas bumi yang terdapat di darat saja sudah sangat besar, puluhan ribu Megawatt (MW) dapat dimanfaatkan dengan energi panas bumi di darat. Itu pun belum termasuk simber daya panas bumi yang ada di dasar laut. Oleh karena itu sangat penting adanya sebuah undang-undang yang mengatur dan mendukung eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi di laut agar dapat dimanfaatkan dengan baik.

Kesimpulan

Sumber daya energi panas bumi di Indonesia sangat kaya. Bahkan dapat dikatakan bahwa panas bumi di Indonesia adalah yang terkaya di dunia. 40% sumber daya panas bumi di dunia terdapat di Indonesia. Sangat disayangkan bila hanya hal-hal yang sebenarnya sepele seperti panas bumi yang dikatakan sebagai sumber penerimaan negara, kesalahpahaman dan salah penggunaan istilah dalam sebuah undang-undang yang mengakibatkan UU Panas Bumi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan karena itu pengelolaan dan ekploitasi panas bumi di Indonesia terhambat, dan pembatasan wilayah panas bumi dimana sebenarnya masih banyak wilayah dimana panas bumi dapat dikelola tetapi hanya karena sebuah undang-undang maka eksplorasi dan ekploitasi panas bumi dibatasi sampai wilayah darat saja menghambat proses pengembangan sumber daya panas bumi di Indonesia.

Oleh karena itu revisi Undang-Undang No.27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi sangat penting agar sumber daya panas bumi di Indonesia dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik agar Bangsa kita dapat menikmati energi terbaruhi ini langsung dari Tanah Airnya dan untuk memusnahkan krisis energi di Indonesia.

Daftar Pustaka

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s